Koalisi Peduli Korban Investasi di Papua mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan dengan merujuk surat Mentri Sekretaris Negara Kepada Mentri Pertanian.

Surat bernomor B.573/M.Sesneg/D-1/HK.00.02/06/2017 perihal penyampaian permohonan untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan tertanggal 22 Juni 2017 lalu.

Koordinator Koalisi Peduli Korban Investasi di Papua, Jhon Gobay menuturkan demi kepentingan masyarakat Papua, pihaknya mendukung upaya kementrian tersebut.

Hingga 2014, pemerintah pusat maupun daerah, telah mengeluarkan ijin prinsip perolehan lahan dan konversi kawasan hutan kepada 85 perusahan perkebunan kelapa sawit dengan luas 2.153.484 hektar.

Lanjut Jhon, RUU Perkelapasawitan yang dibahas di DPR-RI hanya akan memperkuat dominasi perusahaan perkebunan sawit, termasuk yang merupakan penanaman modal asing dari pada perlindungan dan pemberdayaan petani atau perkebunan rakyat.

“Pemerintah harus menyelesaikan konflik dan tuntutan masyarakat Arso kepada PTPN yakni pengembalian tanah adat seluas 50 ribu hektar dan tuntutan kompensasi penggunaan lahan sejak 1982 sampai sekarang sebesar Rp 7 triliun,” ucap Jhon Gobay kepada wartawan di Kantor Dewan Adat Papua, Kamis 13 Juni 2017.

Tak hanya itu saja, tuntutan lainnya adalah masyarakat Suku Yerisiam dengan penyelesaian kompensasi penggunaan tanah dan ganti rugi kayu yang ditebang dan dikubur dalam tanah.

Sementara itu, Bernard Koten dari KPKC Fransiskan Papua mengatakan dari hasil penelitian yang dilakukannya, masyarakat melepaskan tanah untuk perusahan, karena bagi masyarakat dengan kehadiran perusahan otomatis akan ada jalan dan juga listrik.

”Masalah ini kan bukan tugas perusahaan, melainkan tugas pemerintah,” kata Bernard ditempat yang sama.

Maka, KPKC Fransiskan Papua juga mendukung penghentian pembahasan RUU Perkelapasawitan, sebab RUU tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan investor.

“Hampir semua perusahan yang masuk menjanjikan ada perubahan untuk masyarakat, tetapi perubahan itu tak pernah terwujud,” ungkap Bernard lagi.

Kabar Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here