Setelah Telegram, Pemerintah Pertimbangkan Tutup Facebook, Twitter, Instagram Hingga Youtube

0
333
Social Media. Photo from Pixabay
Social Media. Photo from Pixabay

pacebro – Isu terorisme dan radikalisme telah menjadi perhatian dunia. Indonesia salah satunya yang berupaya menangkal isu terorisme dan radikalisme. Hingga kini pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menutup salah satu layanan pesan yaitu telegram.

Untuk menangkal isu-isu terkait, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mempertimbangkan untuk menutup beberapa media sosial dan situs berbagi diantarnya seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga Youtube jika tidak menutup akun – akun yang berisi muatan radikalisme.

“Permintaan kami pada platform untuk menutup akun-akun yang memiliki muatan radikalisme, sepanjang 2016 hingga 2017 baru 50% dipenuhi. Ini sangat mengecewakan,” ujar Rudiantara usai acara anti-radikalisme di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/7/2017).

Pemerintah Indonesia meminta kepada penyedia layanan sosial media untuk tersebut memperbaikinya. Jika tidak, pihaknya akan mempertimbangkan untuk menutup platform tersebut.

Menteri Rudi mengatakan platform tersebut enggan menutup akun sebab di negara asalnya harus diajukan melalui proses pengadilan.

“Tapi mereka ke sini kan karena bisnis. Iklan-iklan juga dari sini. Oleh karenanya perlu mematuhi peraturan yang ada di sini.”

Kominfo, lanjut dia, telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran radikalisme.

Cara yang dilakukan dengan penutupan situs dan pemblokiran akun di medsos. Dalam pemblokiran akun di medsos ini perlu melibatkan platform tersebut.

“Kami harus bergerak cepat, kami tidak ingin masyarakat terpapar dengan konten-konten radikalisme,” cetus Rudi.

Rudi meminta maaf jika nanti pihaknya terpaksa menutup medsos.

Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta para rektor untuk memperhatikan aktivitas setiap komponen kampus.

Nasir memberi contoh mengenai adanya dosen yang memaksa mahasiswanya untuk masuk ke aliran tertentu, jika tidak ikut maka dosen itu mengancam nilai mahasiswanya.

“Akhirnya dosen itu dipindahkan dan tidak lagi terlibat dalam proses penilaian,” ungkap Nasir.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro itu menjelaskan lingkungan kampus memiliki potensi untuk tumbuh kembangnya radikalisme.

“Masalah radikalisme di kampus ini, memang belum terlihat secara nyata tetapi potensi di kampus ini tinggi.”

Hal ini dikarenakan kampus merupakan kumpulan anak muda dan juga masyarakat ilmiah.

Oleh karena itu, dia meminta agar kampus tidak menjadi pusat radikalisme.

Rektor bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada di kampus.

Rektor Universitas Padjadjaran Tri Hanggono mengatakan sejauh ini kondisi di kampusnya masih bisa dikendalikan.

Namun, yang perlu diwaspadai, adalah teknologi yang bisa diakses setiap mahasiswa.

Editor: Yoseph

- Space Iklan -
Pasang Iklan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here