Presiden Jokowi Setuju Penerimaan CPNS dilakukan secara Offline di Papua

oleh -10 views
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 kepada Gubernur Papua Lukas Enembe di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2014. ANTARA FOTO

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyatakan siap mengakomodir usulan Gubernur Papua Lukas Enembe dan para bupati/walikota se-Papua yang meminta agar sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 ini dilakukan secara offline atau manual, bukan online.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Papua bersama 29 Bupati dan satu Wali Kota bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Bogor, Jumat (5/10) guna membicarakan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Papua. Pertemuan ini dihadiri juga oleh Ketua DPRP, Yunus Wonda dan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib

Usai bertemu dengan Presiden, Gubernur Enembe menyampaikan bahwa Presiden menerima usulan pemerintah provinsi terkait tes CPNS. Salah satu usulan tersebut adalah tes dilakukan secara manual atau offline.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH,mengatakan,khusus untuk Papua, dimana Presiden Jokowi telah menyetujui tes CPNS dilakukan secara offline bukan online

“Presiden sudah setujui dan kita tentu berterima kasih, karena bapak Presiden mau mendengar dan menerima apa yang menjadi usulan kita tersebut,”ungkap Gubernur Lukas usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi bersama para Bupati/Walikota se Tanah Papua di Istana Bogor, Sabtu(6/10).

Gubernur mengatakan, persoalan ini sebelumnya sudah diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang lama Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si. Namun karena ada pergantian menteri ketika itu maka ada miss komunikasi terkait hal ini.

“Penerimaaan CPNS di Papua khusus, tidak sama dengan daerah lain, ada kekhususan bagi Papua, pelaksanaan test yaitu pakai offline, dan Presiden setujui. Nanti Presiden akan perintah ke Menteri PAN RB. Kami berterima kasih kepada Presiden yang telah mengerti hati pikiran orang Papua,”ujar Lukas.

“Presiden juga meminta Pemerintah Provinsi Papua berkoordinasi dengan kementerian terkait. Kami akan berkoordinasi hari Senin (8/10) nanti,” tambah Gubernur.

Kordinasi ini, menurut gubernur dilakukan untuk mengatur mekanisme tes.

Dalam pelaksanaannya nanti, tetap akan mengakomodir CPNS dari luar Papua, meskipun nantinya diatur semuanya oleh daerah. Terutama untuk formasi kedokteran, farmasi atau guru dan lainnya yang selama ini belum bisa diisi oleh Orang Asli Papua.

Gubernur menambahkan, Presiden juga berpesan agar dalam pelaksanaannya nanti, harus diawasi dengan baik agar tidak terjadi praktek KKN.

Mengenai nasib tenaga honorer atau K2, lanjut gubernur, disampaikan juga dalam pertemuan tersebut. Tinggal ditindaklanjut secara teknis melalui kordinasi antara dirinya selaku gubernur, sekretariat daerah, Badan Kepegawaian Daerah Papua dengan kementerian terkait.

Di tempat yang sama, Ketua MRP menegaskan bahwa Presiden berjanji akan menyurat secara resmi kepada para bupati dan wali kota se Papua agar menjalankan tes CPNS secara offline. Ia berharap para kepala daerah ini bisa transparan dan terbuka dalam setiap tahapan tes CPNS nantinya.